Bahlil Pastikan Harga BBM Subsidi Tidak Naik di Tengah Lonjakan ICP

SINERGYNEWS.ID, Jakarta — Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah belum berencana menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Pernyataan ini disampaikan di tengah kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) yang melampaui asumsi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Harga ICP pada September 2026 tercatat sebesar US$112,81 per barel, naik 26,14% dibandingkan Agustus 2026 yang mencapai US$89,43 per barel. Kenaikan tersebut setara US$23,38 per barel dalam satu bulan.

Tekanan harga minyak terjadi ketika pasar energi global menghadapi risiko gangguan pasokan akibat konflik di kawasan Timur Tengah. Kondisi ini berpotensi meningkatkan biaya pengadaan energi dan menambah tekanan terhadap anggaran negara.

Meski demikian, Bahlil menyatakan pemerintah masih berupaya menjaga stabilitas harga BBM bersubsidi.

“Jadi relatif oke untuk BBM subsidi tidak ada kenaikan,” ujar Bahlil di Istana, Kamis (22/10/2026).

Selisih Harga Minyak dan Asumsi APBN

Kenaikan ICP menjadi tantangan bagi pemerintah karena asumsi harga minyak mentah dalam APBN ditetapkan sebesar US$70 per barel. Angka tersebut jauh di bawah realisasi ICP pada September 2026.

Bahlil menyampaikan bahwa rata-rata harga ICP saat ini berada di kisaran US$92 per barel. Pemerintah juga memperkirakan harga minyak dapat dijaga di bawah US$100 per barel apabila kondisi pasar memungkinkan.

Perbedaan antara asumsi APBN dan perkembangan harga minyak berpotensi meningkatkan kebutuhan anggaran untuk subsidi dan kompensasi energi. Besarnya dampak terhadap fiskal akan bergantung pada pergerakan harga minyak, nilai tukar, serta realisasi konsumsi energi.

Di sisi lain, mempertahankan harga BBM bersubsidi dapat membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok yang bergantung pada BBM untuk kebutuhan transportasi dan kegiatan ekonomi sehari-hari.

Stabilitas Harga Jadi Tantangan Pemerintah

Pemerintah menghadapi dua kepentingan yang perlu dijaga secara bersamaan, yakni mempertahankan keterjangkauan energi bagi masyarakat dan mengelola beban anggaran negara.

Jika harga minyak bertahan tinggi, kebutuhan pembiayaan subsidi dan kompensasi energi berpotensi meningkat. Namun, pemerintah belum menyampaikan besaran tambahan anggaran yang diperlukan akibat kenaikan ICP tersebut.

Komitmen untuk tidak menaikkan harga BBM bersubsidi menjadi kebijakan yang perlu diikuti dengan pengelolaan anggaran dan pasokan energi secara cermat. Perkembangan harga minyak dunia serta dampaknya terhadap APBN akan menjadi faktor penting dalam menentukan langkah pemerintah selanjutnya.