Bahlil Hitung Ulang Kuota Pertalite 2026, Penambahan Masih Dikaji

SINERGYNEWS.ID, Jakarta — Pemerintah tengah menghitung ulang kebutuhan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite untuk memastikan ketersediaan pasokan hingga akhir 2026. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menyebut peningkatan konsumsi akibat peralihan pengguna dari BBM nonsubsidi menjadi salah satu pertimbangan dalam evaluasi tersebut.

Bahlil mengatakan, penghitungan teknis ditargetkan selesai pada akhir Oktober 2026. Namun, pemerintah belum menetapkan besaran tambahan kuota yang diperlukan.

“Pertalite, nanti coba saya akan melakukan exercise di akhir bulan ini, ya. Tapi memang ada terjadi peningkatan, karena ada kenaikan, pasti akan terjadi penambahan kuota. Ada shifting dari RON 92 ke RON 90. Sebagian ada shifting. Karena ada shifting, pasti kita akan melakukan penyesuaian,” ujar Bahlil saat ditemui di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (26/10/2026).

Peralihan pengguna Pertamax dorong konsumsi Pertalite

Bahlil menjelaskan, peningkatan konsumsi Pertalite berkaitan dengan peralihan sebagian pengguna BBM nonsubsidi beroktan RON 92, seperti Pertamax, ke Pertalite yang memiliki angka oktan RON 90.

Perubahan pola konsumsi tersebut mendorong pemerintah mengevaluasi kebutuhan alokasi Pertalite agar pasokan tetap mencukupi hingga Desember 2026.

Evaluasi dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan konsumsi dan kebutuhan penyaluran BBM bersubsidi. Pemerintah perlu menghitung kebutuhan tambahan secara cermat sebelum menentukan penyesuaian kuota.

Meski demikian, Bahlil belum memastikan besaran penambahan kuota Pertalite. Ia juga belum dapat mengonfirmasi apakah kenaikannya akan mencapai 10%.

“Masih exercise, ya. Masih exercise. Makasih,” katanya.

Tambahan kuota masih menunggu perhitungan

Penghitungan yang berlangsung hingga akhir Oktober akan menjadi dasar pemerintah untuk menentukan kebutuhan tambahan kuota Pertalite sampai penghujung tahun.

Selain memastikan kecukupan pasokan, pemerintah juga perlu memperhitungkan konsekuensi anggaran apabila alokasi BBM bersubsidi ditambah. Penyesuaian kuota berkaitan dengan kebutuhan penyaluran sekaligus kemampuan anggaran negara untuk menanggung subsidi energi.

Saat ditanya mengenai pertimbangan anggaran dalam rencana tersebut, Bahlil menyatakan pemerintah telah memperhitungkannya.

“Ya pasti kita sudah memikirkan lah, ya,” ujarnya.

Dengan demikian, peluang penambahan kuota Pertalite pada 2026 masih bergantung pada hasil evaluasi konsumsi dan perhitungan teknis pemerintah. Hingga keputusan resmi ditetapkan, besaran tambahan kuota belum dapat dipastikan.