Demo #IndonesiaSadar di Bundaran HI, Mahasiswa Sampaikan Lima Tuntutan kepada Pemerintah

SINERGYNEWS.ID, JAKARTA – Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia menggelar aksi demonstrasi bertajuk #IndonesiaSadar di kawasan Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, pada Rabu (28/10/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-98.

Aksi yang digagas oleh Komite Selamatkan Daulat Rakyat (Komite Sadar) tersebut menyoroti perjalanan dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mahasiswa mendesak pemerintah menyelesaikan sejumlah persoalan mendasar, mulai dari lingkungan, anggaran negara, pendidikan, pemberantasan korupsi, hingga kebebasan sipil dan penegakan hak asasi manusia (HAM).

Komite Sadar melibatkan mahasiswa dari sejumlah kampus, di antaranya Universitas Indonesia (UI), Institut Teknologi Bandung (ITB), Universitas Padjadjaran, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Semarang, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, dan Universitas Airlangga.

Melalui aksi tersebut, mahasiswa juga mengajak masyarakat sipil untuk terlibat dalam menyuarakan aspirasi publik.

Dalam unggahan yang dikutip dari akun BEM UI, lima tuntutan yang mereka sebut sebagai “Lima Perintah Rakyat” kembali disuarakan setelah sebelumnya digaungkan pada 20 Oktober 2026.

Lima Tuntutan Mahasiswa dalam Aksi #IndonesiaSadar

Lima tuntutan yang disampaikan Komite Sadar mencakup sejumlah sektor yang dinilai mendesak untuk ditangani pemerintah.

1. Penanganan Bencana dan Pembenahan Tata Kelola Lahan

Mahasiswa mendesak pemerintah menetapkan status bencana nasional untuk kebakaran hutan dan lahan serta bencana lain yang dinilai memenuhi kebutuhan penanganan pada skala tersebut.

Mereka juga menuntut pertanggungjawaban hukum terhadap korporasi yang terbukti bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan, serta percepatan integrasi tata kelola lahan.

Tuntutan ini menyoroti pentingnya penanganan bencana yang menyeluruh, termasuk penegakan hukum dan pembenahan tata kelola lingkungan.

2. APBN Harus Berpihak kepada Kepentingan Rakyat

Dalam sektor anggaran, mahasiswa meminta pemerintah memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, bukan menjadi instrumen kepentingan politik.

Mereka secara khusus mengkritik pemborosan anggaran yang dinilai berkaitan dengan program-program populis, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Mahasiswa mendorong transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran agar kebijakan pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

3. Pendidikan Terjangkau, Layanan Dasar Merata, dan Lapangan Kerja Berkualitas

Pada sektor pendidikan dan kesejahteraan, mahasiswa mendesak pemerintah menurunkan biaya pendidikan yang dinilai semakin membebani masyarakat.

Selain itu, mereka menuntut pemerataan akses terhadap layanan dasar, termasuk penyediaan air minum perpipaan, ketersediaan dokter di puskesmas, dan fasilitas pelayanan publik lainnya.

Pemerintah juga diminta memperluas kesempatan kerja dengan menyediakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Tuntutan ini menempatkan pendidikan, layanan kesehatan, akses air bersih, dan pekerjaan sebagai bagian penting dari pemenuhan hak masyarakat.

4. Hentikan Penyalahgunaan Kekuasaan dan Berantas KKN

Mahasiswa menuntut penghentian praktik penyalahgunaan kekuasaan, termasuk penggunaan instrumen hukum untuk melayani kepentingan penguasa.

Mereka juga mendesak pemerintah memperkuat pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Bagi mahasiswa, penegakan hukum harus berjalan secara adil dan tidak digunakan untuk melindungi kepentingan kelompok tertentu. Upaya pemberantasan KKN dinilai penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

5. Pulihkan Kebebasan Berekspresi dan Hentikan Militerisasi Ruang Sipil

Tuntutan kelima berkaitan dengan kebebasan sipil dan penegakan HAM. Mahasiswa meminta pemerintah menjamin kebebasan menyampaikan pendapat, menuntaskan kasus pelanggaran HAM melalui proses hukum, serta menghentikan militerisasi ruang sipil.

Dalam menyampaikan tuntutan tersebut, mahasiswa menyinggung kasus Affan Kurniawan, pengemudi ojek daring yang meninggal setelah terlindas kendaraan taktis Brimob saat demonstrasi, serta Andrie Yunus, yang mengalami serangan air keras.

Kedua kasus tersebut menjadi bagian dari sorotan mahasiswa mengenai akuntabilitas aparat, perlindungan warga, dan pentingnya penegakan hukum terhadap dugaan pelanggaran hak.

Momentum Sumpah Pemuda untuk Menagih Amanat Konstitusi

Peringatan Sumpah Pemuda menjadi momentum bagi mahasiswa untuk kembali menyoroti hubungan antara persatuan nasional, demokrasi, dan tanggung jawab pemerintah dalam memenuhi hak masyarakat.

Dalam pernyataan yang dikutip dari unggahan BEM UI, mahasiswa menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan upaya menagih janji politik dan amanat konstitusi demi keadilan.

Mereka juga menyerukan agar pemerintah memastikan kebijakan publik berjalan sesuai kepentingan rakyat, sekaligus memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengawasi dan mengkritisi jalannya pemerintahan.

Melalui #IndonesiaSadar, mahasiswa berharap lima tuntutan tersebut mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti secara konkret. Bagi mereka, semangat Sumpah Pemuda tidak cukup diperingati melalui seremoni, tetapi perlu diwujudkan dalam upaya menjaga kedaulatan rakyat, memperjuangkan keadilan, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat.