Di Tengah Antrean BBM di Manado, Regional Director IDNL Sulut Ajak Masyarakat Awasi Distribusi BBM Bersubsidi dan Laporkan Dugaan Pelanggaran kepada Aparat Penegak Hukum

SINERGYNEWS.ID, MANADO, 17 OKTOBER 2026 — Regional Director ID Next Leader Sulawesi Utara, Erwin Damanik, mengajak masyarakat berpartisipasi aktif dalam mengawasi pendistribusian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di tengah antrean yang terjadi di sejumlah SPBU di Manado. Ia menegaskan bahwa pengawasan publik perlu berjalan beriringan dengan upaya pemerintah, Pertamina, dan aparat penegak hukum dalam menjaga kelancaran distribusi serta memastikan BBM bersubsidi diterima oleh pihak yang berhak.

Erwin mengapresiasi langkah Pertamina dalam memperkuat pasokan BBM serta upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Polda Sulawesi Utara dalam menjaga ketertiban dan mengawasi distribusi di lapangan. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor merupakan bagian penting dari penanganan persoalan antrean BBM. Namun, partisipasi masyarakat juga diperlukan untuk membantu mengidentifikasi dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan kepentingan publik.

“Kami mengapresiasi langkah cepat seluruh pihak dalam menangani persoalan pasokan dan antrean BBM di Sulawesi Utara. Pada saat yang sama, kami mengajak masyarakat ikut mengawasi distribusi BBM bersubsidi. Apabila menemukan indikasi penimbunan, penyalahgunaan, atau distribusi yang tidak sesuai ketentuan, masyarakat dapat melaporkannya kepada aparat penegak hukum melalui saluran pengaduan resmi dengan menyertakan informasi yang dapat diverifikasi,” ujar Erwin.

Ia menekankan bahwa BBM bersubsidi merupakan instrumen kebijakan negara untuk membantu masyarakat dan mendukung aktivitas ekonomi. Karena itu, penyalurannya harus dilaksanakan secara tepat sasaran, transparan, dan sesuai ketentuan. Dugaan penyalahgunaan yang terbukti dapat merugikan masyarakat sekaligus mengganggu upaya pemerintah menjaga ketersediaan energi.

Menurut Erwin, masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran sebaiknya mencatat informasi secara faktual, seperti waktu dan lokasi kejadian, jenis dugaan pelanggaran, serta bukti pendukung yang diperoleh secara aman dan sah. Laporan dapat disampaikan melalui kanal pengaduan resmi kepolisian atau instansi terkait. Masyarakat juga diimbau untuk tidak menyebarkan tuduhan yang belum terverifikasi, tidak melakukan tindakan main hakim sendiri, serta menghindari konfrontasi langsung dengan pihak yang dilaporkan.

“Pengawasan publik bukan berarti menghakimi, melainkan ikut menjaga agar distribusi BBM berjalan sesuai aturan. Kita harus berani melaporkan dugaan pelanggaran, tetapi tetap mengedepankan fakta, bukti, dan proses hukum. Jangan sampai masyarakat yang sedang menghadapi kesulitan justru semakin dirugikan oleh praktik yang menyimpang,” tegasnya.

ID Next Leader Sulawesi Utara juga mendorong Pertamina untuk terus meningkatkan transparansi informasi mengenai ketersediaan pasokan dan penyaluran BBM ke SPBU. Pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diharapkan memperkuat pengawasan, menindaklanjuti laporan secara profesional, serta menyampaikan informasi yang jelas mengenai langkah penanganan kepada masyarakat.

Erwin menegaskan bahwa keberhasilan penanganan antrean BBM tidak hanya ditentukan oleh tambahan pasokan, tetapi juga oleh efektivitas distribusi, pengawasan yang konsisten, dan keterlibatan masyarakat dalam menjaga akuntabilitas pelayanan publik.

“Kami ingin situasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kolaborasi. Pertamina dan pemerintah memastikan pasokan serta distribusi berjalan baik, aparat menindaklanjuti dugaan pelanggaran secara profesional, dan masyarakat berperan aktif menyampaikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, kepentingan masyarakat dan ketepatan penyaluran BBM bersubsidi dapat lebih terlindungi,” tutup Erwin.

ID Next Leader Sulawesi Utara menegaskan komitmennya untuk mendorong kepemimpinan muda yang kritis, konstruktif, dan kolaboratif dalam mengawal ketahanan energi serta mendorong tata kelola distribusi energi yang adil dan akuntabel.